INILAMPUNGCOM - Belum lagi berjalan, adanya rencana beberapa acara memeriahkan HUT ke-27 Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 telah memunculkan beragam keluhan.
Misalnya acara Festival Pasar 1001 Malam Lampung Timur Makmur yang akan digelar mulai tanggal 15 sampai 25 April mendatang. Beberapa kepala OPD mengaku seperti "kena cekek" atas adanya rencana kegiatan tersebut.
Mengapa begitu? "Karena bagi OPD 'gemuk' harus menghadirkan 20 UMKM binaan, OPD 'kurus' dapat jatah 10 UMKM binaan, dan UPTD Puskesmas masing-masing punya tanggungan 5 UMKM binaan. Semua itu kan pakai biaya. Pameran 10 hari itu lo. Kalau masing-masing UMKM perhari diganti uang transport dan makannya aja Rp100 ribu, berarti selama 10 hari sudah Rp1 juta. Kalau totalnya ada 2000 UMKM, berapa banyak uang dihamburkan. Ini kan inefisiensi, bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah pusat yang memerintahkan semuanya melakukan efisiensi anggaran," beber seorang kepala OPD, Jum'at (3/4/2026) malam.
Ditegaskan, Panitia HUT ke-27 Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 sama sekali tidak profesional dan tidak memahami kebijakan pemerintah pusat dalam menyusun agenda kegiatan.
Menurut kepala OPD yang tidak mau dituliskan namanya ini, seharusnya panitia merancang acara yang murah, meriah, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat Lampung Timur.
"Yang direncanakan ini justru melanggar perintah efisiensi anggaran. Sementara dampaknya tidak besar bagi masyarakat Lampung Timur," lanjutnya.
Sementara seorang pensiunan ASN Pemkab Lamtim, Sabtu (4/4/2026) pagi menyatakan penyesalannya atas ketidakmampuan panitia merancang agenda kegiatan.
Dikatakan, Festival Pasar 1001 Malam yang dipusatkan di Lapangan Sribhawono hanyalah pemborosan besar-besaran.
Maksudnya? Diuraikan, kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sribhawono dengan jarak tempuh puluhan kilometer dari kantor Pemkab Lamtim di Sukadana, sudah barang tentu akan menguras BBM kendaraan dinas para pejabat.
"Ini tentu menjadi dilema bagi ASN Lamtim. Tidak hadir dianggap tidak loyal, apalagi sampai tidak ikut iuran, baik itu iuran pemikiran, iuran biaya dalam mobilisasi peserta UMKM untuk kegiatan Festival Pasar 1001 Malam, serta memobilisasi massa untuk kegiatan jalan sehat dan lain sebagainya, yang kesemuanya tentu butuh biaya," ucapnya.
Lantas apa tanggapan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Rustam Effendi, selaku penanggungjawab kegiatan, atas tudingan yang menilai pemkab tidak sejalan dengan pemerintah pusat untuk lebih berhemat dalam penggunaan anggaran? Melalui pesan WhatsApp hari Jum'at (3/4/2026) kemarin, Rustam Effendi tidak menjawab tegas soal tudingan inefisiensi.
Ia hanya menjelaskan bahwa target potensi perputaran ekonomi dalam kegiatan Festival Pasar 1001 Malam, sangat tinggi.
"Ada sekitar 2000 UMKM yang akan difasilitasi berupa stand untuk jualan. Katakan saja masing-masing stand nantinya mendapatkan keuntungan dari jualan sebesar Rp100.000 x 2000 produk UMKM yang terjual, maka akan ada keuntungan Rp200.000 perhari, dikalikan 10 hari," beber Rustam.
Sayangnya, Sekda Rustam Effendi tidak menghitung potensi kerugian yang kemungkinan bakal dialami 2000 UMKM yang produknya tidak laku, akibat daya beli masyarakat yang lemah pasca hari raya Idul Fitri ini.
Bupati Perlu Evaluasi
Atas rencana Festival Pasar 1001 Malam yang mewajibkan setiap OPD menghadirkan -dan membiayai- UMKM binaan selama 10 hari tersebut, beberapa kepala OPD yang dimintai pendapatnya Sabtu (4/4/2026) pagi berharap, Bupati Ela Siti Nuryamah mau mengevaluasi agenda yang dibuat Panitia HUT ke-27 Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026.
"Kami berharap Ibu Bupati berkenan mengevaluasi agenda kegiatan Festival Pasar 1001 Malam tersebut, karena sangat memberatkan OPD dan melanggar azas efisiensi yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini," ucap seorang kepala OPD melalui telepon.
Kepala OPD yang lain menegaskan bahwa Bupati Ela belum tentu mengetahui secara detail keseluruhan agenda termasuk adanya dampak negatif dibaliknya.
"Kami hanya ingin, jangan sampai hanya karena Festival Pasar 1001 Malam, reputasi positif Ibu Bupati selama ini menjadi rusak. Sebagai bagian dari jajaran Pemkab Lamtim, kami punya tanggung jawab menjaga citra positif Bupati, maka kami sampaikan hal ini," kata kepala OPD tersebut.
Akankah Bupati Lamtim melakukan evaluasi atas agenda yang direncanakan? Sayangnya, sampai berita ini ditayangkan belum didapat penjelasan dari Bupati Ela Siti Nuryamah.
(johan/inilampung)